Jakarta, (Supernews)- Pada awalnya, Abdul Wachid, Ketua Panitia BPIH, sedang membacakan rancangan kesimpulan dari rapat dengar pendapat tersebut. Hasilnya adalah persetujuan terhadap pembagian komposisi antara Bipih dan Nilai Manfaat sebesar 60%:40%.

Dengan demikian, para peserta haji diharuskan menanggung 60% dari total BPIH 2024 yang mencapai Rp 93,4 juta. Dalam konteks ini, biaya Bipih yang harus dibayar peserta haji mencapai Rp 56 juta, sedangkan 40% sisanya ditanggung oleh Nilai Manfaat.

"Biaya perjalanan atau Bipih yang dibayar langsung rata-rata per jamaah sebesar Rp 56 juta," ungkap Abdul Wachid saat membacakan kesimpulan rapat di Gedung DPR pada Senin, (27/11/2023).

Namun, anggota DPR dari Partai Golkar, John Kenedy Azis, memprotes kesimpulan tersebut. Ia menentang pernyataan bahwa Biaya Perjalanan Ibadah Haji yang harus dibayarkan peserta haji adalah sebesar Rp 56 juta. Azis berpendapat bahwa jumlah tersebut mencakup komponen Rp 25 juta yang sudah dibayarkan oleh jamaah.

"Ide lebih baik untuk menjelaskan bahwa Rp 56 juta tersebut termasuk setoran awal yang telah dibayarkan sebesar Rp 25 juta," katanya.

Rapat yang seharusnya berakhir cepat justru menjadi semakin rumit karena beberapa anggota Panitia Kerja ikut mengajukan interupsi. Perselisihan yang awalnya hanya berkisar pada perbedaan formulasi kesimpulan melebar menjadi perdebatan terkait kuota jamaah.

Meskipun sempat terjadi perdebatan sengit, panitia akhirnya berhasil mencapai kata sepakat mengenai formulasi kesimpulan terkait komposisi BPIH. Meski Abdul Wachid tetap menyatakan bahwa Bipih 2024 sebesar Rp 56 juta, penjelasan tambahan diberikan mengenai potongan setoran awal dari jamaah dan besaran saldo Nilai Manfaat di rekening virtual masing-masing jamaah.

"Dengan tambahan penjelasan ini, saya kira kita bisa mencapai kesepakatan. Oke ya, oke ya," ujar Abdul.**