9 Zulhijjah 1445 H | Minggu, 16 Juni 2024
×
Korban Mafia Tanah di Riau Jahit Mulut, DPR Desak Jokowi Segera Tuntaskan Masalah Mereka
dpr | Rabu, 29 November 2023 | 15:41:33 WIB
Editor : Budi Harjo | Penulis : Edison
Masyarakat Suku Sakai korban mafia tanah yang tengah protes dengan aksi jahit mulut

Jakarta, (Supernews)- Anggota DPR RI daerah pemilihan (Dapil) Riau, Effendy Sianipar mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menyelesaikan masalah masyarakat suku sakai di Provinsi Riau yang menjadi korban mafia tanah. 

Dimana akibat tak kunjung menemukan penyelesaian yang semestinya, sejak Selasa 28 November 2023 kemarin masyarakat tersebut telah melakukan aksi jahit mulut di kantor Gubernur Riau.

"Masalah ini sudah terlalu lama, masyarakat kecewa karena pemerintah Jokowi tidak kunjung menuntaskan masalah mereka. Karena itu sejak kemarin mereka melakukan aksi unjuk rasa jahit mulut, jangan ditunggu-tunggu lagi tolong Presiden segera selesaikan," ujar Effendy Sianipar kepada wartawan di Jakarta, Rabu (29/11/2023).

Politisi PDI-Perjuangan itu lantas meminta Presiden Jokowi segera mungkin memanggil Mentri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto dan Mentri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Sitinurbaya Bakar, guna meminta pertanggungjawaban mereka terkait upayah yang sudah dilakukan dalam penyelesian konflik mafia tanah itu.

"Saya berharap Presiden segera panggil itu Mentri ATR/BPN dan KLHK. Karena masyarakat suku sakai sudah bolak balik melaporkan masalah ini kepada mereka. Tapi sampai sekarang tidak ada penyelesaiannya. Presiden harus ambil alih masalah ini dan segera kembalikan tanah masyarakat yang sudah dua puluh tujuh tahun dikuasi oleh mafia tanah," tegasnya.

Selain itu Effendy Sianipar juga mewanti-wanti pemerintah, agar serius menyelesaikan masalah tersebut. Pasalnya dia menilai tingkat kekecewaan masyarakat suku sakai terhadap penyelesaian masalah tanah mereka yang dikuasai mafia tanah ini, sudah semakin memuncak.

Sehingga jika tak kunjung mendapatkan penyelesaian, dirinya khawatir akan terjadi tindakan nekat dari masyarakat yang gelap mata.

"Jika masalah ini dibiarkan berlarut-larut, segala kemungkinan dapat terjadi. Kemarin mereka orasi, sekarang jahit mulut dan kedepan kita tidak tau lagi," terangnya.

Sebagaimana diberitakan sejumlah media, sejak Selasa 28 November 2023 puluhan relawan melakukan aksi jahit mulut di gerbang samping Kantor Gubernur Riau (Gubri), dan aksi tersebut masih berlanjut hibgga hari ini. Sedikitnya ada 30 warga yang tergabung dalam aksi jahit mulut itu.

Aksi tersebut terkait persoalan sengketa lahan 2.500 hektare di Desa Kota Garo Tapung Hilir, Kampar, Riau yang tak kunjung tuntas. Para relawan ini melakukan aksi jahit mulut sambil membentangkan spanduk "Kami hanya menunggu kebijakan Presiden RI Joko Widodo".

Koordinator Aksi Antoni Fitra mengatakan, aksi jahit mulut ini terkait masalah 2.500 hektar lahan pertanian milik masyarakat suku sakai di Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Yang sejak 27 tahun terakhir dikuasi dan diusahai oleh para mafia tanah sebagai perkebunan kelapa sawit.

Parahnya lagi sejak perkebunan kelapa sawit 2.500 hektar itu berdiri, hingga sekarang kepemilikannya masih mengatasnamakan kelompok tani masyarakat suku sakai.

"Dua ribu lima ratus hektar lahan pertanian milik masyarakat suku sakai, sudah dua puluh tujuh tahun dikuasai mafia tanah. Para mafia itu mendirikan kebun sawit di atasnya dengan mengatas namakan kelompok tani masyarakat suku sakai. Tetapi faktanya masyarakat suku sakai sebagai pemiliknya tidak mendapatkan apa-apa dari perkebunan itu, melainkan mereka kehilangan lahan pertanian," ujar aktivis GerLamata itu.

Adapun tuntutan masa aksi jahit mulut di antarnya meminta Gubernur menyurati Presiden RI untuk menurunkan perintah tugas kepada Satuan Tugas Tindak Pidana Pertanahan, menangkap dan mengadili mafia tanah di areal 2.500 hektare di Desa Kota Garo Kampar Provinsi Riau. Serta mengembalikan kepemilikan tanah kepada masyarakat suku sakai.***

 

Index
89 Tilang Dilayangkan Dalam Kolaborasi BPTD Riau dan Polres Kampar
20 Juli 2024, Mubes Perdana Kerukunan Keluarga Sumatera Barat
Ambil Formulir Pendaftaran, DHL Siap Pimpin AFP Riau 
Mau Sewa Bus Pariwisata? Ini Kata Kepala BPTD Kelas II Riau!
Agar Bus Pariwisata Utamakan Keselamatan, Akan Dilakukan Pemeriksaan Tiap Minggu
Tak Ada Toleransi Lagi, Petugas Akan Kandangkan Kendaraan Pelanggar 
Mulai 1 Juni 2024 Bandara SSK II Layani Penerbangan Baru Super Air Jet Tujuan Medan
Alhamdulillah! Akhirnya Mendikbudristek Batalkan Kenaikan UKT
Waspadalah! Banyak Bus Pariwisata Tak Berizin Beroperasi di Riau
SSK II Layani 3.372 Jamaah Calon Haji Dalam 23 Penerbangan
Snow Snow
Snow Snow


daerah
89 Tilang Dilayangkan Dalam Kolaborasi BPTD Riau dan Polres Kampar
20 Juli 2024, Mubes Perdana Kerukunan Keluarga Sumatera Barat
Mau Sewa Bus Pariwisata? Ini Kata Kepala BPTD Kelas II Riau!
Tak Ada Toleransi Lagi, Petugas Akan Kandangkan Kendaraan Pelanggar 
Index
PT KPI Unit Dumai Gelar Priority Bin Goes to School di SMKN 5 Dumai
Temukan Bus Pariwisata Tak Berizin Membawa Wisatawan, BPTD Kelas II Riau Tegur Pemilik Kendaraan
Kilang Pertamina Dumai Dorong Transformasi Pemanfaatan Gambut Go Global
Memprihatinkan, Bus Wisata Tak Laik Jalan Masuki Obyek Wisata di Kampar
Setiap Hari 2.500 Liter Dexlite Dipasok Untuk Operasional Alat Berat
Masalah Kesehatan Mental Pekerja KPI Dumai Jadi Fokus Perhatian VP Pertamina
Sukses Kilang Pertamina Dumai Lampaui Target Hingga 106.10%
Ratusan Masyarakat Dumai Ikuti Pelatihan Sembelih Halal Di Masjid Al-Muhajirin
BPTD Kelas II Riau Temukan Delapan Bus Pariwisata Tak Berizin di Kampar
374 Kantong Darah Pendonor Dari PT KPI Unit Dumai dan Sungai Pakning 
Politik
Final! Untuk Pilwako Pekanbaru, Partai Golkar Mantap Usung Rahmansyah
Usung Program Pekanbaru Menuju Metropolitan, Kordias Mendaftar di Empat Partai
Buka Pendaftaran Calon Kepala Daerah, DPW PKB Riau Terbuka Bagi Siapa Saja
Hari Keempat Rapat Pleno, KPU Kampar Tuntaskan 3 PPK dan Selesai 18 Kecamatan
Snow Snow
Snow Snow


ekonomi
Mulai 1 Juni 2024 Bandara SSK II Layani Penerbangan Baru Super Air Jet Tujuan Medan
SSK II Layani 3.372 Jamaah Calon Haji Dalam 23 Penerbangan
PT KPI Unit Dumai Gelar Priority Bin Goes to School di SMKN 5 Dumai
Kilang Pertamina Dumai Dorong Transformasi Pemanfaatan Gambut Go Global
Hukum
Hari ini Sidang Perdana Praperadilan Eddy Hiariej Melawan KPK Digelar, Namun KPK Dipastikan Absen
Lima Perwira Polisi Yang Turut Terjerat di Kasus Ferdy Sambo Kembali Ditugaskan Kapolri, Berikut Daftarnya
Polri Akui 'Kebanjiran' Laporan Aduan Fitnah Jelang Pemilu 2024
Kapolri Lakukan Mutasi Besar-besaran Mulai Dari Jabatan Kapolda Hingga Promosi 4 Polwan
Nasional
Agar Bus Pariwisata Utamakan Keselamatan, Akan Dilakukan Pemeriksaan Tiap Minggu
Alhamdulillah! Akhirnya Mendikbudristek Batalkan Kenaikan UKT
Simak 11 Profil Panelis Debat Perdana Capres-Cawapres Pilpres 2024 oleh KPU RI
KPU Pastikan Paslon Capres-Cawapres Saling Respon dan Mendebat Pernyataan

internasional
 16.000 Warga Palestina Jadi Korban, WHO Tegaskan Kondisi di Gaza Semakin Memburuk Setiap Jamnya
Tolak Hamas Berkuasa di Gaza, Wakil Presiden Amerika Kritisi Banyaknya Warga Palestina Yang Tewas
Israel dan Hamas Perpanjang Gencatan Senjata
Israel dan Hamas Perpanjang Gencatan Senjata

Kamis, 30 November 2023 | 13:41:36 WIB
Desak PBB, UNICEF Tegaskan Jalur Gaza Adalah Tempat Paling Berbahaya di Dunia Bagi Anak-anak
olahraga
Ambil Formulir Pendaftaran, DHL Siap Pimpin AFP Riau 
757 Kepri Jaya Pastikan Diri Lolos Babak 16 Besar Bersama 11 Klub
Lolos ke Babak 32 Besar, Pelatih 757 Kepri Jaya Evaluasi Anak Asuhnya
Soal VAR, Bukan Bermaksud Menggugat...
Soal VAR, Bukan Bermaksud Menggugat...
Rabu, 1 Mei 2024 | 18:53:47 WIB

Popular
News Popular
Politik
Ekonomi
Hukum
Nasional
Daerah
Korban Mafia Tanah di Riau Jahit Mulut, DPR Desak Jokowi Segera Tuntaskan Masalah Mereka
dpr | Rabu, 29 November 2023 | 15:41:33 WIB
Editor : Budi Harjo | Penulis : Edison
Masyarakat Suku Sakai korban mafia tanah yang tengah protes dengan aksi jahit mulut

Jakarta, (Supernews)- Anggota DPR RI daerah pemilihan (Dapil) Riau, Effendy Sianipar mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menyelesaikan masalah masyarakat suku sakai di Provinsi Riau yang menjadi korban mafia tanah. 

Dimana akibat tak kunjung menemukan penyelesaian yang semestinya, sejak Selasa 28 November 2023 kemarin masyarakat tersebut telah melakukan aksi jahit mulut di kantor Gubernur Riau.

"Masalah ini sudah terlalu lama, masyarakat kecewa karena pemerintah Jokowi tidak kunjung menuntaskan masalah mereka. Karena itu sejak kemarin mereka melakukan aksi unjuk rasa jahit mulut, jangan ditunggu-tunggu lagi tolong Presiden segera selesaikan," ujar Effendy Sianipar kepada wartawan di Jakarta, Rabu (29/11/2023).

Politisi PDI-Perjuangan itu lantas meminta Presiden Jokowi segera mungkin memanggil Mentri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto dan Mentri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Sitinurbaya Bakar, guna meminta pertanggungjawaban mereka terkait upayah yang sudah dilakukan dalam penyelesian konflik mafia tanah itu.

"Saya berharap Presiden segera panggil itu Mentri ATR/BPN dan KLHK. Karena masyarakat suku sakai sudah bolak balik melaporkan masalah ini kepada mereka. Tapi sampai sekarang tidak ada penyelesaiannya. Presiden harus ambil alih masalah ini dan segera kembalikan tanah masyarakat yang sudah dua puluh tujuh tahun dikuasi oleh mafia tanah," tegasnya.

Selain itu Effendy Sianipar juga mewanti-wanti pemerintah, agar serius menyelesaikan masalah tersebut. Pasalnya dia menilai tingkat kekecewaan masyarakat suku sakai terhadap penyelesaian masalah tanah mereka yang dikuasai mafia tanah ini, sudah semakin memuncak.

Sehingga jika tak kunjung mendapatkan penyelesaian, dirinya khawatir akan terjadi tindakan nekat dari masyarakat yang gelap mata.

"Jika masalah ini dibiarkan berlarut-larut, segala kemungkinan dapat terjadi. Kemarin mereka orasi, sekarang jahit mulut dan kedepan kita tidak tau lagi," terangnya.

Sebagaimana diberitakan sejumlah media, sejak Selasa 28 November 2023 puluhan relawan melakukan aksi jahit mulut di gerbang samping Kantor Gubernur Riau (Gubri), dan aksi tersebut masih berlanjut hibgga hari ini. Sedikitnya ada 30 warga yang tergabung dalam aksi jahit mulut itu.

Aksi tersebut terkait persoalan sengketa lahan 2.500 hektare di Desa Kota Garo Tapung Hilir, Kampar, Riau yang tak kunjung tuntas. Para relawan ini melakukan aksi jahit mulut sambil membentangkan spanduk "Kami hanya menunggu kebijakan Presiden RI Joko Widodo".

Koordinator Aksi Antoni Fitra mengatakan, aksi jahit mulut ini terkait masalah 2.500 hektar lahan pertanian milik masyarakat suku sakai di Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Yang sejak 27 tahun terakhir dikuasi dan diusahai oleh para mafia tanah sebagai perkebunan kelapa sawit.

Parahnya lagi sejak perkebunan kelapa sawit 2.500 hektar itu berdiri, hingga sekarang kepemilikannya masih mengatasnamakan kelompok tani masyarakat suku sakai.

"Dua ribu lima ratus hektar lahan pertanian milik masyarakat suku sakai, sudah dua puluh tujuh tahun dikuasai mafia tanah. Para mafia itu mendirikan kebun sawit di atasnya dengan mengatas namakan kelompok tani masyarakat suku sakai. Tetapi faktanya masyarakat suku sakai sebagai pemiliknya tidak mendapatkan apa-apa dari perkebunan itu, melainkan mereka kehilangan lahan pertanian," ujar aktivis GerLamata itu.

Adapun tuntutan masa aksi jahit mulut di antarnya meminta Gubernur menyurati Presiden RI untuk menurunkan perintah tugas kepada Satuan Tugas Tindak Pidana Pertanahan, menangkap dan mengadili mafia tanah di areal 2.500 hektare di Desa Kota Garo Kampar Provinsi Riau. Serta mengembalikan kepemilikan tanah kepada masyarakat suku sakai.***

 

TERKINI

Total 89 tilang dilayangkan jajaran BPTD Kelas II Riau berkolaborasi dengan Sat Lantas Polres.

Senin, 10 Juni 2024 | 13:28:50 WIB

Setelah mempertimbangkan baberapa hal substansial, akhirnya Musyawarah Besar  (Mubes).

Senin, 10 Juni 2024 | 06:00:00 WIB
.
Kamis, 6 Juni 2024 | 14:16:48 WIB

Dalam sebulan terakhir, musibah kecelakaan lalu lintas dengan melibatkan bus pariwisata seakan.

Senin, 3 Juni 2024 | 16:41:35 WIB
Guna menertibkan operasional angkutan pariwisata agar mengedepankan aspek keselamatan, Kementerian.
Senin, 3 Juni 2024 | 15:15:17 WIB