JAKARTA - Seratusan massa dari Serikat Pemuda Kerakyatan menggeruduk Gedung Merah Putih, Rabu (07/01/2026), mendesak KPK RI segera menyelidiki mantan Direktur Penyidikan Jampidsus Febrie Adryansah.

Massa yang dipimpin Amri, berkeyakinan Febrie Adryansah yang saat ni menjabat Jaksa Agung Muda Pidana Khusus terlibat dalam dalam penerbitan surat pencabutan blokir saham yang berakibat raibnya aset sitaan senilai sekitar Rp 377,7 miliar.

Selain menyeut nama Febrie, massa juga menyebut nama Wimboh Santoso yang turut bertanggung jawab atas penyelundupan Aset PT Asuransi Jiwasraya.

Dalam orasinya Koordinator Aksi - Amri beralasan bahwa kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) telah berkekuatan hukum tetap sejak 2021, dengan kerugian negara sekitar Rp16,8 triliun. 

"Namun hingga kini, pemulihan aset baru mencapai kurang lebih Rp5,56 triliun. Fakta ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam upaya pengembalian kerugian negara," tegasnya.

Salah satu titik krusial yang menjadi sorotan Serikat Pemuda Kerakyatan (SPKR) adalah terbitnya Surat Nomor R-769/F.2/Fd.2/05/2020 yang ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Jampidsus. 

Surat tersebut meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mencabut blokir dan mengembalikan 472.166.000 lembar saham BJBR dari KSEI ke rekening PT Jiwasraya. Nilai aset ini diperkirakan mencapai sekitar Rp377,7 miliar.

Dijelaskan Amri, pada saat surat itu diterbitkan, perkara Jiwasraya telah berstatus P21. Bahkan kemudian, saham yang dimaksud secara tegas dinyatakan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2931/K/Pid.Sus/2021 sebagai barang bukti yang dirampas untuk negara. 

"Kondisi tersebut menimbulkan dugaan bahwa terdapat keputusan administratif yang tidak selaras dengan proses hukum pidana yang sedang berjalan," jelasnya.

Ditambahkan Amri, "Alasan terbitnya keputusan Direktur Penyidikan Jampidsus untuk meminta pencabutan blokir saham tersebut harus diperiksa secara menyeluruh, termasuk dasar hukum, proses koordinasi, dan potensi pelanggaran prosedur."

"Oleh karena itu, kami datang ke gedung ini mendesak KPK untuk menyelidiki peran Febrie Adryansah, mantan Direktur Penyidikan Jampidsus, yang saat ini menjabat sebagai Jampidsus dalam penerbitan surat pencabutan blokir saham yang berakibat raibnya aset sitaan senilai sekitar Rp377,7 miliar," tegasnya.

Amri mengingatkan penegak hukum tidak boleh berhenti hingga vonis pelaku. Akar keputusan yang menyebabkan aset negara tergerus harus diungkap sampai tuntas.

Tiga orang perwakilan mssa aksi diterima Suhendar - Humas Sikon, usai menyerahkan berkas memoir aksi massa membubarkan diri dengan tertib.***