PROGRAM Makan Bergizi Gratis adalah program nasional yang dicanangkan langsung Presiden Prabowo, sekaligus realisasi janji kampanye beliau pada saat kontestasi Pilpres 2024 lalu.

Maka pada Februari 2025, pencanangan program nasional MBG menjadi bagian dari 8 (delapan) program Quick Win `Pemerintahan Presiden Prabowo diluncurkan ditengah kekhawatiran dan juga harapan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 83 tahun 2024, sebagai payung hukum program ini menyasar 11 kelompok penerima program makan bergizi gratis ini. 

Bahkan tak tanggung-tanggung pada tahun 2025 lalu, ditargetkan program MBG akan menyasar 15-18 juta penerima manfaat.

Sebagaimana diharapkan kehadiran program ini memberikan dampak ekonomis secara meluas bagi masyarakat (multiplier effect) tidak saja bagi pengelola SPPG, namun juga pelaku usaha di sektor bahan pangan.

Faktanya, sejauh ini para pelaku usaha dari kelompok UMKM, sama sekali belum tersentuh sama sekali, sangat dirasakan adanya pengabaian terhadap kehadiran mereka oleh pengelola program ini.

Diamnya Badan Gizi Nasional semakin memperkuat pengabaian ini secara sepihak, sehingga pelaku usaha sektor bahan pangan merasa ditempatkan sebagai penonton di wilayah usahanya sendiri.

Terlebih ketika menyoroti fenomena tertutupnya ruang distribusi pasokan bagi pembudidaya atau petani sektor perikanan lokal.

Sebagaimana diketahui, saat ini para pengelola SPPG cenderung monoton dalam menata menu MBG-nya, dengan mengedepankan komoditas daging ayam dan telur.

Sehingga, dengan kondisi menu yang ada saat ini membuat variasi pasokan bahan pangan menjadi tak bervariasi, hanya sekelompok produsen bahan makanan pokok saja yang tersentuh.

Padahal, sangat disadari jika sasaran penerima program MBG adalah kelompok usia yang membutuhkan konsumsi makanan yang sarat dengan nutrisi dan protein.

Dalam hal ini, kebutuhan tersebut ada pada bahan pokok lainnya seperti ikan yang bisa diperoleh dari pelaku usaha pembudidaya perikanan.

Realitas inilah yang membuat program MBG ini hanya menjadi mimpi yang ditampilkan dalam sebuah seremonial di meja bundar menutup peluang pembudidaya untuk dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sebagai pondasi ekonomi negara.

Hal ini sangat dirasakan masyarakat Riau, tak terbendungnya inflasi karena Harga komoditi ayam yang naik begitu tajam menimbulkan kepanikan konsumen, pasar alami deflasi.

Dapur-dapur MBG berjalan tanpa arah yang jelas, penggunaan daging ayam sebagai menu makanan bergizi tidak diatur alias dibatasi setiap minggunya, padahal masih banyak bahan makanan seperti ikan yang kaya nutrisi tidak masuk dalam menu.

Beberapa survey mengungkapkan, ditemukan jika dapur MBG menetapkan menu ayam dua sampai empat kali dalam seminggu, sebuah pilihan yang sangat ironi, ketika Presiden bicara gizi, sementara pengelola di lapangan malah abai.

Sejauh ini kita mengetahui bahwa pembudidaya ayam potong dan petelur bukanlah bagian dari UMKM atau home industry, hampir seluruh pembudi daya ayam adalah korporasi yang bermodal besar.

Inilah fenomena yang terjadi di lapangan, saat ini pelaku usaha perikanan dari kelompok UMKM hanya bisa jadi penonton saja, tak tersentuh dampak langsung dari kebijakan yang dicanangkan.

Penulis justru melihat dampak positif yang diharapkan dari program ini, justru malah sebaliknya dan menimbulkan inflasi yang tak terbendung lagi.

Dalam hal ini tentunya para pemangku jabatan terkait dengan pengelolaan MBG segera mengantisipasi danmenata kembali menu MBG betul-betul yang bernutrisi dan variatif. 

Dan yang terpenting kolaborasi dalam penetapan menu MBG yang berdampak memicu gairah ekonomi kerakyatan menjadi prioritas Utama. Hal ini tentunya mampu mencegah timbulnya inflasi yang disebabkan harga ayam potong.***

Penulis: Arman/Pengamat UMKM