JAKARTA - Kejaksaan Agung harus mengusut tuntas jual beli pabrik kelapa sawit PT Prima Agro Sawitindo (PAS) sitaan Satgas Penertiban Kawan Hutan (PKH) yang diduga dilakukan Djohor Judin pemilik pabrik tersebut.

Hal ini ditegaskan Direktur Eksekutif Aliansi Pemerhati Hutan Indonesia - Roni Agustian dalam keterangan pers-nya yang diterima redaksi, Kamis (15/01/2026).

Diungkapkan bahwa perusahaan perkebunan sawit berkantor di Kota Rengat tersebut beroperasi di Desa Belimbing, Kecamatan batang Gangsal, Kabupaten Indragiri Hulu. 

"Kami meminta Kejaksaan Agung untuk mengusut penjualan PKS oleh saudara Djohor pemilik PT. Prima Agro Sawitindo kepada pihak lain, sementara status pabrik tersebut adalah sitaan Satgas PKH," tegas Roni Agustian.

PKS dimaksud berada dalam kawasan perkebunan milik PT. Prima Agro Sawitindo, yang yang telah disita Satgas PKH dalam kasus alih fungsi kawasan hutan seluas 1.500an hektar.

"Terlalu lancang pemilik PT PAS tersebut, sudah jelas PKS itu berada dalam tanggung jawab aparat penegak hukum, berani-beraninya menjualnya  pihak lain," kata Roni.

Ditambahkan, "Kejaksaan Agung harus bertindak tegas atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Djohor tersebut."

Penegasan sikap APHI ini merupakan tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan kepada Kejagung RI melalui Jaksa Agung Muda Pidana Khusus beberapa Waktu lalu.

Sebagai dijelaskan bahwa keberadaan PKS PT PAS tersebut, termasuk dalam Kawasan yang disita Satgas PKH, dan tak satupun pihak yang diperbolehkan melakukan tindakan apapun, termasuk menjual barang sitaan.

Faktanya beberapa waktu yang lalu, Djohor pemilik PT PAS ternyata telah menjual PKS kepada seorang pengusaha yang diketahui bernama Hendri Endi alias Ace.

"Kami mendesak khususnya kepada Jampidsus untuk mengusut penjualan PKS sitaan penegak hukum (Satgas PKH, red) tersebut, sudah terlalu kurang ajar sikap para pengusaha tersebut terhadap pegak hukum kita ini, tak ada sikap menghargai sama sekali terhadap hukum yang berlaku," ujar Roni kesal.

Roni menegaskan sikapnya akan terus mendesak pengakan supremasi hukum terkait pelanggaran alih fungsi Kawasan hutan di negeri ini.

"Kami berharap Kejaksaaan Agung RI benar-benar menjadi lokomotif supremasi hukum di negeri yang kita cintai ini," harapnya.

Sementara itu Sulastri salah satu Direksi PT PAS, sampai saat ini tak memberikan tanggapan terkait penjualan PKS tersebut, ketika dikonfirmasi.***