11 Jumadil Akhir 1448 H | Minggu, 22 November 2026
☰
×
Menciptakan Sanksi Publik Untuk Aktor Politik Licik
opini | Kamis, 2 November 2023 | 14:22:00 WIB
Editor : Bachtiar | Penulis :
Ilustrasi manusia bertopeng dalam politik

Kontestasi politik Indonesia untuk meraih atau memengaruhi distribusi kekuasaan kian sengit dan kontroversial. Manuver dan intrik politik seputar pilpres menjustifikasi dan mereanimasi strategi Machiavellian. Politik hanya bersasaran merebut atau mengamankan kekuasaan. Semua aspek lain disubordinasikan sebagai sarana. Tujuan wajib menghalalkan segala cara.

Machiavelli sepertinya mengeluarkan politikus dan penguasa dari koridor etika. Nafsu berkuasa tak harus mengindahkan hukum dan moralitas. Politik dan moral mesti dipisahkan. Tolok ukur kiat agen politik bukanlah baik-buruk atau benar-salah, melainkan efisiensi dan efektivitas membasmi saingan dan menyabet hegemoni.

Wacana substansial serupa ditemukan dalam esai ”Truth and Politics” (1967) Hannah Arendt: tak seorang pun yang sangsi, kebenaran dan politik berkorelasi buruk. Hemat Niklas Luhmann, geliat politik bukan untuk menemukan kebenaran, melainkan mengegolkan kekuasaan. Kebenaran bukan urusan politik, melainkan berkaitan dengan ranah ilmu pengetahuan, hukum, jurnalistik, serta sejarawan dan profesi lain.

Dampaknya, para politikus tak serius memakai fakta untuk memperkuat argumen. Fakta termasuk bagian kebenaran yang tak bisa diubah sehingga aktor politik berupaya memanipulasinya. Kritik dan tuduhan penyelewengan dianggap riak kecil yang bisa diredakan, tak di tanggapi serius. Anjing menggonggong, kafilah berlalu.

Mengacu tesis ini, kita tak boleh berharap para politikus selalu mengatakan kebenaran seputar modus operandi politik.

Mengacu tesis ini, kita tak boleh berharap para politikus selalu mengatakan kebenaran seputar modus operandi politik. Mereka tak selalu harus mengatakan yang sebenarnya karena kejujuran total, jalur benar dan legal, bisa berkonsekuensi fatal dan sangat merugikan.

Politikus tak takut memutarbalikkan atau membumbui fakta demi kejayaan politik. Otto von Bismarck menegaskan, kebohongan sangat masif menjelang pemilu, selama perang, dan setelah berburu. Kejujuran dan kebenaran melakoni peran sekunder dalam krida politik. Kebohongan jadi instrumen legitimasi dalam arena politik.

Kepercayaan publik

Kebohongan dianggap lumrah. Ia bukan komponen asing dalam pola komunikasi politik. Komunikasi politik umumnya komunikasi kekuasaan yang berfungsi menegaskan diri dan mengonsolidasi koalisi.

Kebohongan dalam politik lazimnya menyangkut pernyataan dan aksi yang dirancang. Yang dikomunikasikan ke publik berbeda dengan yang sebenarnya, yang ada di balik layar. Kebohongan politik berada pada level seni bertutur dan bermain.

Langkah politik biasanya bercorak utilitaris dan pragmatis, yang memperbolehkan kebohongan demi mencegah kerugian signifikan. Immanuel Kant mengatakan, kebohongan tak pernah boleh dibenarkan. Menurut dia, pembohong melanggar imperatif sosial, yakni setiap orang berhak jujur kepada orang lain. Ia mempromosikan budaya politik yang jujur. Kejujuran adalah praksis politik ideal.

Meski kebohongan sistematis relevan dan efektif untuk sistem otoriter, budaya kebohongan jadi masalah serius bagi demokrasi. Demokrasi dikonstruksi di atas kepercayaan, kontrol, dan transparansi. Demokrasi berlandaskan kepercayaan resiprokal warga dan pemimpin. Budaya dan praktik kebohongan mengeruhkan relasi ini. Hilangnya kepercayaan warga mengakibatkan alienasi dan apatis politik. Rasa dibohongi merusak budaya politik dan membahayakan stabilitas demokrasi.

Aneka komponen penyokong demokrasi harus berani membongkar kebohongan, agar tercipta sanksi publik atas aktor politik yang licik. Kesinambungan demokrasi yang sehat butuh budi daya spirit kejujuran. Protagonis politik dan kekuasaan bertanggung jawab atas progres budaya politik yang jujur di tengah godaan kebohongan yang profitabel.

Perlu diingat, orang jujur belum tentu bodoh. Rakyat akan sangat respek terhadap figur publik yang jujur. Kebohongan hanya berfungsi efektif jika terdapat warga yang membiarkan diri dibohongi atau menoleransi kebohongan. Di sini sangat urgen porsi skepsis yang sehat terhadap komunikasi politik.

Warga hendaknya mengasah kompetensi untuk mendiferensi informasi dan melihat manuver yang dipresentasikan secara kritis. Kiprah politik kebohongan harus dijawab dengan ketidakpercayaan. Tujuan yang baik dan luhur sekalipun tak boleh diizinkan menghalalkan cara di negara hukum yang demokratis. Demokrasi dan respek menagih kejujuran.

Politikus ditantang berani bersikap jujur, apa pun konsekuensinya. Michel de Montagna mengatakan, ”Pribadi yang jujur lebih memilih kehilangan kehormatan ketimbang kehilangan nurani yang bersih.”

Penulis : Fidelis Regi Waton
Pengajar Filsafat di KHKT, Jerman

Index
Terima Kunjungan Komisaris dan Direksi Pertamina, Patra Niaga Sumbagut Pastikan Keandalan Operasional AFT Minangkabau
Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Inisiasi Smart Harvest Frame untuk Kelompok Nelayan Pesisir di Medan Labuhan,
Pertamina Patra Niaga Sumbagut Terima Penghargaan atas Kontribusi PBBKB Hingga Rp421 Miliar untuk PAD Provinsi Kepri
Pertamina Patra Niaga Sumbagut Hadirkan PELITA (Pesisir Lestari), Perkuat Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Dumai
Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Tambah Pasokan Energi di Aceh Tengah, Jaga Ketersediaan Antisipasi Cuaca Buruk
Pwmerintah Cabut Izin Konsesi RAPP, 41.000 Orang Kehilangan Pekerjaan, 470.000 Lapangan Pekerjaan Hilang
Pertamina Patra Niaga Sumbagut Hadirkan SPBU Nelayan Keenam di Riau, Dorong Ekonomi Masyarakat Pesisir Rokan Hilir
Pertamina Patra Niaga Sumbagut Apresiasi Sinergi dengan Polda Aceh Ungkap Penyalahgunaan BBM Subsidi
Pertamina Patra Niaga Sumbagut Dorong  Sport Tourism dan Pemberdayaan UMKM melalui Pertamax Turbo Drag Fest 2026
Patra Niaga Sumbagut Tanggap Darurat Bencana, Salurkan Bantuan Masyarakat Terdampak Bencana Banjir di Pidie Jaya
Snow Snow
Snow Snow


daerah
Selada Penggoda Dapur MBG, Cerita Kegigihan Jemari Sepuluh Perempuan Rejosari
JMSI Riau Akan Gelar UKW 4-6 November 2026, Buruan Daftar Tempat Terbatas
DPW BKPRMI Riau Serukan Kader di Daerah Bersiap Sambut Road to Kabupaten/Kota dan Musda
Jambore BKPRMI Riau 2026 Resmi Dibuka, Mengusung Visi Dari Masjid Menggerakkan Ekonomi Ummat
Index
Patra Niaga Sumbagut Hadirkan 13 UMKM Mitra Binaan Pertamina pada Pagelaran Pertamax Turbo Drag Fest 2026 di Padang
Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Gaungkan Semangat Hari Pahlawan
Pertamina Patra Niaga Peringati Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional, Laksanakan Konservasi Ekosistem Laut di Pulau Sarang
Danlanud Roesmin Nurjadin Pimpin Ziarah Rombongan Peringati Hari Pahlawan 2026
Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Perkuat Sinergi dengan Polda Sumbar,
Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Perkuat Kolaborasi Strategis dengan Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol
Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Perkuat Sinergi dengan BIN Daerah Sumatera Barat
Pertamina Patra Niaga
Mau Dibawa Kemana Pendidikan di Kota Pekanbaru?
Mau Dibawa Kemana Pendidikan di Kota Pekanbaru?
Jumat, 6 November 2026 | 09:15:58 WIB
Komisaris Pertamina (Persero) Tinjau Keandalan Operasional dan Pelayanan BBM di Wilker Patra Niaga Sumbagut
Politik
Jaring Aspirasi Warga RW 11, Hamdani Diminta Perjuangkan Pencegahan Banjir di Jalan Puyuh Mas
Remaja Bernegara NasDem 2026 Dibuka, Latih Jiwa Kepemimpinan Generasi Muda 
Membludak! 389 Remaja Daftarkan Diri Ikut Remaja Bernegara Provinsi Riau, 6 Dari Luar Riau.
Ahmad Doli Kurnia Figur Tepat Menjadi PLT Ketua DPD I Partai Golkar Riau
Snow Snow
Snow Snow


ekonomi
Terima Kunjungan Komisaris dan Direksi Pertamina, Patra Niaga Sumbagut Pastikan Keandalan Operasional AFT Minangkabau
Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Inisiasi Smart Harvest Frame untuk Kelompok Nelayan Pesisir di Medan Labuhan,
Pertamina Patra Niaga Sumbagut Terima Penghargaan atas Kontribusi PBBKB Hingga Rp421 Miliar untuk PAD Provinsi Kepri
Pertamina Patra Niaga Sumbagut Hadirkan PELITA (Pesisir Lestari), Perkuat Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Dumai
Hukum
CERI Desak Kejagung Telusuri Joseph Oetomo dan Sukanto Tanoto Dalam Korupsi Toba Pulp
Harapan LIRA Kepada Kapolda Riau, Jangan Jadikan Hukum Sebagai Alat Mempermalukan Rakyat Riau
Marwas: Suruh Aja Orang Agrinas Tu Panggil CV Tiga Bintang Sinergi
Ketika di Klarifikasi, Pimpinan BRI Yang Bersangkutan Justru Telah Dimutasi ke Wilayah Lain
Nasional
Danlanud Roesmin Nurjadin Pimpin Ziarah Rombongan Peringati Hari Pahlawan 2026
Danlanud Roesmin Nurjadin Pastikan Tidak Ada Titik Api di Riau Pagi Ini
Lanud Roesmin Nurjadin Gelar Latihan Penanganan Pasca Forced Down
Pastikan Riau Bebas Titik Api, Lanud Roesmin Nurjadin Intensifkan Patroli Udara Karhutla

internasional
Enam Unit F-35 Lightning II RAAF Perkuat Elang Ausindo 2025 di Lanud Roesmin Nurjadin 
 16.000 Warga Palestina Jadi Korban, WHO Tegaskan Kondisi di Gaza Semakin Memburuk Setiap Jamnya
Tolak Hamas Berkuasa di Gaza, Wakil Presiden Amerika Kritisi Banyaknya Warga Palestina Yang Tewas
Israel dan Hamas Perpanjang Gencatan Senjata
Israel dan Hamas Perpanjang Gencatan Senjata

Kamis, 30 November 2023 | 13:41:36 WIB
olahraga
Semua Tim Adalah Pemenang Pada Kompetisi Champions Soccer League 2026
Batalkan Musorprov, KONI Pusat Perpanjang Masa Jabatan Pengurus KONI Riau hingga September 2026
Tiga Anggota TPP Labrak Aturan dan Arahan KONI Pusat, Fahmi: Tindakan Mereka Ilegal!!!
Kantongi Dukungan Tiga KONI, Rahmad Aidil Fitra - Ketua Umum HAPKIDO Riau Siap Pimpin KONI Riau

Popular
News Popular
Politik
Ekonomi
Hukum
Nasional
Daerah
Menciptakan Sanksi Publik Untuk Aktor Politik Licik
opini | Kamis, 2 November 2023 | 14:22:00 WIB
Editor : Bachtiar | Penulis :
Ilustrasi manusia bertopeng dalam politik

Kontestasi politik Indonesia untuk meraih atau memengaruhi distribusi kekuasaan kian sengit dan kontroversial. Manuver dan intrik politik seputar pilpres menjustifikasi dan mereanimasi strategi Machiavellian. Politik hanya bersasaran merebut atau mengamankan kekuasaan. Semua aspek lain disubordinasikan sebagai sarana. Tujuan wajib menghalalkan segala cara.

Machiavelli sepertinya mengeluarkan politikus dan penguasa dari koridor etika. Nafsu berkuasa tak harus mengindahkan hukum dan moralitas. Politik dan moral mesti dipisahkan. Tolok ukur kiat agen politik bukanlah baik-buruk atau benar-salah, melainkan efisiensi dan efektivitas membasmi saingan dan menyabet hegemoni.

Wacana substansial serupa ditemukan dalam esai ”Truth and Politics” (1967) Hannah Arendt: tak seorang pun yang sangsi, kebenaran dan politik berkorelasi buruk. Hemat Niklas Luhmann, geliat politik bukan untuk menemukan kebenaran, melainkan mengegolkan kekuasaan. Kebenaran bukan urusan politik, melainkan berkaitan dengan ranah ilmu pengetahuan, hukum, jurnalistik, serta sejarawan dan profesi lain.

Dampaknya, para politikus tak serius memakai fakta untuk memperkuat argumen. Fakta termasuk bagian kebenaran yang tak bisa diubah sehingga aktor politik berupaya memanipulasinya. Kritik dan tuduhan penyelewengan dianggap riak kecil yang bisa diredakan, tak di tanggapi serius. Anjing menggonggong, kafilah berlalu.

Mengacu tesis ini, kita tak boleh berharap para politikus selalu mengatakan kebenaran seputar modus operandi politik.

Mengacu tesis ini, kita tak boleh berharap para politikus selalu mengatakan kebenaran seputar modus operandi politik. Mereka tak selalu harus mengatakan yang sebenarnya karena kejujuran total, jalur benar dan legal, bisa berkonsekuensi fatal dan sangat merugikan.

Politikus tak takut memutarbalikkan atau membumbui fakta demi kejayaan politik. Otto von Bismarck menegaskan, kebohongan sangat masif menjelang pemilu, selama perang, dan setelah berburu. Kejujuran dan kebenaran melakoni peran sekunder dalam krida politik. Kebohongan jadi instrumen legitimasi dalam arena politik.

Kepercayaan publik

Kebohongan dianggap lumrah. Ia bukan komponen asing dalam pola komunikasi politik. Komunikasi politik umumnya komunikasi kekuasaan yang berfungsi menegaskan diri dan mengonsolidasi koalisi.

Kebohongan dalam politik lazimnya menyangkut pernyataan dan aksi yang dirancang. Yang dikomunikasikan ke publik berbeda dengan yang sebenarnya, yang ada di balik layar. Kebohongan politik berada pada level seni bertutur dan bermain.

Langkah politik biasanya bercorak utilitaris dan pragmatis, yang memperbolehkan kebohongan demi mencegah kerugian signifikan. Immanuel Kant mengatakan, kebohongan tak pernah boleh dibenarkan. Menurut dia, pembohong melanggar imperatif sosial, yakni setiap orang berhak jujur kepada orang lain. Ia mempromosikan budaya politik yang jujur. Kejujuran adalah praksis politik ideal.

Meski kebohongan sistematis relevan dan efektif untuk sistem otoriter, budaya kebohongan jadi masalah serius bagi demokrasi. Demokrasi dikonstruksi di atas kepercayaan, kontrol, dan transparansi. Demokrasi berlandaskan kepercayaan resiprokal warga dan pemimpin. Budaya dan praktik kebohongan mengeruhkan relasi ini. Hilangnya kepercayaan warga mengakibatkan alienasi dan apatis politik. Rasa dibohongi merusak budaya politik dan membahayakan stabilitas demokrasi.

Aneka komponen penyokong demokrasi harus berani membongkar kebohongan, agar tercipta sanksi publik atas aktor politik yang licik. Kesinambungan demokrasi yang sehat butuh budi daya spirit kejujuran. Protagonis politik dan kekuasaan bertanggung jawab atas progres budaya politik yang jujur di tengah godaan kebohongan yang profitabel.

Perlu diingat, orang jujur belum tentu bodoh. Rakyat akan sangat respek terhadap figur publik yang jujur. Kebohongan hanya berfungsi efektif jika terdapat warga yang membiarkan diri dibohongi atau menoleransi kebohongan. Di sini sangat urgen porsi skepsis yang sehat terhadap komunikasi politik.

Warga hendaknya mengasah kompetensi untuk mendiferensi informasi dan melihat manuver yang dipresentasikan secara kritis. Kiprah politik kebohongan harus dijawab dengan ketidakpercayaan. Tujuan yang baik dan luhur sekalipun tak boleh diizinkan menghalalkan cara di negara hukum yang demokratis. Demokrasi dan respek menagih kejujuran.

Politikus ditantang berani bersikap jujur, apa pun konsekuensinya. Michel de Montagna mengatakan, ”Pribadi yang jujur lebih memilih kehilangan kehormatan ketimbang kehilangan nurani yang bersih.”

Penulis : Fidelis Regi Waton
Pengajar Filsafat di KHKT, Jerman

TERKINI

Kunjungan ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan evaluasi terhadap keandalan.

Sabtu, 21 November 2026 | 13:57:40 WIB
Komitmen ini salah satunya dibuktikan melalui inisiasi program Smart Harvest Frame (SHF) sebagai.
Sabtu, 21 November 2026 | 09:16:26 WIB
Atas kontribusi ini, Pertamina Patra Niaga menerima piagam penghargaan dari Pemerintah Provinsi.
Sabtu, 21 November 2026 | 07:36:24 WIB
Komitmen ini salah satunya dibuktikan melalui pelaksanaan program PELITA (Pesisir Lestari) melalui.
Sabtu, 21 November 2026 | 07:30:36 WIB
Sementara itu untuk LPG, Pertamina menambah pasokan sebanyak 2.240 tabung di Kabupaten Aceh Tengah..
Sabtu, 21 November 2026 | 07:28:15 WIB