11 Jumadil Akhir 1448 H | Minggu, 22 November 2026
☰
×
Anggota Komisi II DPR Tolak Usulan Pemerintah Tentang RUU DKI Jakarta Yang Inginkan Gubernur Dipilih dan Ditunjuk Oleh Presiden
parlemen | Selasa, 5 Desember 2023 | 15:28:24 WIB
Editor : Budi Harjo | Penulis : Prabaswara
Sudut Kota DKi Jakarta

Jakarta, (Supernews)- Badan Legislasi (Baleg) DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Jakarta atau RUU Daerah Khusus Jakarta dibahas ke tingkat selanjutnya.

Menanggapi itu Anggota Komisi II DPR Masinton Pasaribu, dengan tegas menyatakan tidak setuju atas draf RUU Daerah Khusus Jakarta itu. Karena ada draf tepatnya di Pasal 10, pemerintah sebagai pihak pengusul menginginkan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta ditunjuk dan dibehentikan oleh Presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD DKI Jakarta. 

"Setelah Jakarta tidak lagi menjadi Daerah Khusus Ibukota. Saya tidak setuju jika Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta DITUNJUK, DIANGKAT dan DIBERHENTIAN oleh Presiden," tulis Masinton dalam akun media sosial X-nya, Selasa (5/12/2023).

Anggota DPR dapil DKI Jakarta II meliputi Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan Luar Negeri ini tidak menjelaskan lebih jauh alasan ketidaksetujuannya. Dia juga tidak menuturkan skema yang selayaknya menurut dirinya.

Adapun dalam RUU Daerah Khusus Jakarta disepakati disepakati menjadi RUU inisiatif DPR. Pengambilan keputusan tersebut dilakukan dalam Rapat Pleno Baleg di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (4/12/2023).

Dalam rapat itu, dari 9 fraksi yang menyampaikan pandangan mini, sebanyak 8 fraksi menyetujui dan 1 menolak. Sebanyak 8 fraksi yang menyetujui dengan catatan, yakni Fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, Demokrat, PAN, PPP, dan PKB. Sementara, 1 fraksi menolak dari PKS.

Terkait Gubernur dan Wakil Gubernur yang diatur dalam Pasal 10 RUU Daerah Khusus Jakarta. Fraksi Gerindra berpandangan Gubernur dan Wakil Gubernur perlu ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden tetap memperhatikan usul atau pendapat DPRD Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

"Hal tersebut salah satunya dalam rangka untuk mengakomodasi usulan Badan Musyawarah Suku Betawi 1982 yang beberapa waktu lalu melakukan RDPU di Baleg, dan merupakan bentuk implementasi dari partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 96 UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," ujar anggota Baleg DPR dari Fraksi Gerindra, Heri Gunawan, disitat dari situs resmi DPR.**

Index
Terima Kunjungan Komisaris dan Direksi Pertamina, Patra Niaga Sumbagut Pastikan Keandalan Operasional AFT Minangkabau
Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Inisiasi Smart Harvest Frame untuk Kelompok Nelayan Pesisir di Medan Labuhan,
Pertamina Patra Niaga Sumbagut Terima Penghargaan atas Kontribusi PBBKB Hingga Rp421 Miliar untuk PAD Provinsi Kepri
Pertamina Patra Niaga Sumbagut Hadirkan PELITA (Pesisir Lestari), Perkuat Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Dumai
Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Tambah Pasokan Energi di Aceh Tengah, Jaga Ketersediaan Antisipasi Cuaca Buruk
Pwmerintah Cabut Izin Konsesi RAPP, 41.000 Orang Kehilangan Pekerjaan, 470.000 Lapangan Pekerjaan Hilang
Pertamina Patra Niaga Sumbagut Hadirkan SPBU Nelayan Keenam di Riau, Dorong Ekonomi Masyarakat Pesisir Rokan Hilir
Pertamina Patra Niaga Sumbagut Apresiasi Sinergi dengan Polda Aceh Ungkap Penyalahgunaan BBM Subsidi
Pertamina Patra Niaga Sumbagut Dorong  Sport Tourism dan Pemberdayaan UMKM melalui Pertamax Turbo Drag Fest 2026
Patra Niaga Sumbagut Tanggap Darurat Bencana, Salurkan Bantuan Masyarakat Terdampak Bencana Banjir di Pidie Jaya
Snow Snow
Snow Snow


daerah
Selada Penggoda Dapur MBG, Cerita Kegigihan Jemari Sepuluh Perempuan Rejosari
JMSI Riau Akan Gelar UKW 4-6 November 2026, Buruan Daftar Tempat Terbatas
DPW BKPRMI Riau Serukan Kader di Daerah Bersiap Sambut Road to Kabupaten/Kota dan Musda
Jambore BKPRMI Riau 2026 Resmi Dibuka, Mengusung Visi Dari Masjid Menggerakkan Ekonomi Ummat
Index
Patra Niaga Sumbagut Hadirkan 13 UMKM Mitra Binaan Pertamina pada Pagelaran Pertamax Turbo Drag Fest 2026 di Padang
Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Gaungkan Semangat Hari Pahlawan
Pertamina Patra Niaga Peringati Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional, Laksanakan Konservasi Ekosistem Laut di Pulau Sarang
Danlanud Roesmin Nurjadin Pimpin Ziarah Rombongan Peringati Hari Pahlawan 2026
Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Perkuat Sinergi dengan Polda Sumbar,
Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Perkuat Kolaborasi Strategis dengan Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol
Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Perkuat Sinergi dengan BIN Daerah Sumatera Barat
Pertamina Patra Niaga
Mau Dibawa Kemana Pendidikan di Kota Pekanbaru?
Mau Dibawa Kemana Pendidikan di Kota Pekanbaru?
Jumat, 6 November 2026 | 09:15:58 WIB
Komisaris Pertamina (Persero) Tinjau Keandalan Operasional dan Pelayanan BBM di Wilker Patra Niaga Sumbagut
Politik
Jaring Aspirasi Warga RW 11, Hamdani Diminta Perjuangkan Pencegahan Banjir di Jalan Puyuh Mas
Remaja Bernegara NasDem 2026 Dibuka, Latih Jiwa Kepemimpinan Generasi Muda 
Membludak! 389 Remaja Daftarkan Diri Ikut Remaja Bernegara Provinsi Riau, 6 Dari Luar Riau.
Ahmad Doli Kurnia Figur Tepat Menjadi PLT Ketua DPD I Partai Golkar Riau
Snow Snow
Snow Snow


ekonomi
Terima Kunjungan Komisaris dan Direksi Pertamina, Patra Niaga Sumbagut Pastikan Keandalan Operasional AFT Minangkabau
Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Inisiasi Smart Harvest Frame untuk Kelompok Nelayan Pesisir di Medan Labuhan,
Pertamina Patra Niaga Sumbagut Terima Penghargaan atas Kontribusi PBBKB Hingga Rp421 Miliar untuk PAD Provinsi Kepri
Pertamina Patra Niaga Sumbagut Hadirkan PELITA (Pesisir Lestari), Perkuat Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Dumai
Hukum
CERI Desak Kejagung Telusuri Joseph Oetomo dan Sukanto Tanoto Dalam Korupsi Toba Pulp
Harapan LIRA Kepada Kapolda Riau, Jangan Jadikan Hukum Sebagai Alat Mempermalukan Rakyat Riau
Marwas: Suruh Aja Orang Agrinas Tu Panggil CV Tiga Bintang Sinergi
Ketika di Klarifikasi, Pimpinan BRI Yang Bersangkutan Justru Telah Dimutasi ke Wilayah Lain
Nasional
Danlanud Roesmin Nurjadin Pimpin Ziarah Rombongan Peringati Hari Pahlawan 2026
Danlanud Roesmin Nurjadin Pastikan Tidak Ada Titik Api di Riau Pagi Ini
Lanud Roesmin Nurjadin Gelar Latihan Penanganan Pasca Forced Down
Pastikan Riau Bebas Titik Api, Lanud Roesmin Nurjadin Intensifkan Patroli Udara Karhutla

internasional
Enam Unit F-35 Lightning II RAAF Perkuat Elang Ausindo 2025 di Lanud Roesmin Nurjadin 
 16.000 Warga Palestina Jadi Korban, WHO Tegaskan Kondisi di Gaza Semakin Memburuk Setiap Jamnya
Tolak Hamas Berkuasa di Gaza, Wakil Presiden Amerika Kritisi Banyaknya Warga Palestina Yang Tewas
Israel dan Hamas Perpanjang Gencatan Senjata
Israel dan Hamas Perpanjang Gencatan Senjata

Kamis, 30 November 2023 | 13:41:36 WIB
olahraga
Semua Tim Adalah Pemenang Pada Kompetisi Champions Soccer League 2026
Batalkan Musorprov, KONI Pusat Perpanjang Masa Jabatan Pengurus KONI Riau hingga September 2026
Tiga Anggota TPP Labrak Aturan dan Arahan KONI Pusat, Fahmi: Tindakan Mereka Ilegal!!!
Kantongi Dukungan Tiga KONI, Rahmad Aidil Fitra - Ketua Umum HAPKIDO Riau Siap Pimpin KONI Riau

Popular
News Popular
Politik
Ekonomi
Hukum
Nasional
Daerah
Anggota Komisi II DPR Tolak Usulan Pemerintah Tentang RUU DKI Jakarta Yang Inginkan Gubernur Dipilih dan Ditunjuk Oleh Presiden
parlemen | Selasa, 5 Desember 2023 | 15:28:24 WIB
Editor : Budi Harjo | Penulis : Prabaswara
Sudut Kota DKi Jakarta

Jakarta, (Supernews)- Badan Legislasi (Baleg) DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Jakarta atau RUU Daerah Khusus Jakarta dibahas ke tingkat selanjutnya.

Menanggapi itu Anggota Komisi II DPR Masinton Pasaribu, dengan tegas menyatakan tidak setuju atas draf RUU Daerah Khusus Jakarta itu. Karena ada draf tepatnya di Pasal 10, pemerintah sebagai pihak pengusul menginginkan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta ditunjuk dan dibehentikan oleh Presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD DKI Jakarta. 

"Setelah Jakarta tidak lagi menjadi Daerah Khusus Ibukota. Saya tidak setuju jika Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta DITUNJUK, DIANGKAT dan DIBERHENTIAN oleh Presiden," tulis Masinton dalam akun media sosial X-nya, Selasa (5/12/2023).

Anggota DPR dapil DKI Jakarta II meliputi Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan Luar Negeri ini tidak menjelaskan lebih jauh alasan ketidaksetujuannya. Dia juga tidak menuturkan skema yang selayaknya menurut dirinya.

Adapun dalam RUU Daerah Khusus Jakarta disepakati disepakati menjadi RUU inisiatif DPR. Pengambilan keputusan tersebut dilakukan dalam Rapat Pleno Baleg di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (4/12/2023).

Dalam rapat itu, dari 9 fraksi yang menyampaikan pandangan mini, sebanyak 8 fraksi menyetujui dan 1 menolak. Sebanyak 8 fraksi yang menyetujui dengan catatan, yakni Fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, Demokrat, PAN, PPP, dan PKB. Sementara, 1 fraksi menolak dari PKS.

Terkait Gubernur dan Wakil Gubernur yang diatur dalam Pasal 10 RUU Daerah Khusus Jakarta. Fraksi Gerindra berpandangan Gubernur dan Wakil Gubernur perlu ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden tetap memperhatikan usul atau pendapat DPRD Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

"Hal tersebut salah satunya dalam rangka untuk mengakomodasi usulan Badan Musyawarah Suku Betawi 1982 yang beberapa waktu lalu melakukan RDPU di Baleg, dan merupakan bentuk implementasi dari partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 96 UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," ujar anggota Baleg DPR dari Fraksi Gerindra, Heri Gunawan, disitat dari situs resmi DPR.**

TERKINI

Kunjungan ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan evaluasi terhadap keandalan.

Sabtu, 21 November 2026 | 13:57:40 WIB
Komitmen ini salah satunya dibuktikan melalui inisiasi program Smart Harvest Frame (SHF) sebagai.
Sabtu, 21 November 2026 | 09:16:26 WIB
Atas kontribusi ini, Pertamina Patra Niaga menerima piagam penghargaan dari Pemerintah Provinsi.
Sabtu, 21 November 2026 | 07:36:24 WIB
Komitmen ini salah satunya dibuktikan melalui pelaksanaan program PELITA (Pesisir Lestari) melalui.
Sabtu, 21 November 2026 | 07:30:36 WIB
Sementara itu untuk LPG, Pertamina menambah pasokan sebanyak 2.240 tabung di Kabupaten Aceh Tengah..
Sabtu, 21 November 2026 | 07:28:15 WIB