
Memasuki masa kampanye Pemilu 2024, penting untuk mengingat bahwa pemilu kali ini lagi-lagi adalah pemilu yang oligarkis. Publik tidak disediakan opsi yang bebas dari pengaruh oligarki. Siapa pun yang memenangkan kontestasi, oligarki tetap akan memiliki pengaruh signifikan dalam demokrasi.
Pemilu yang oligarkis sebelumnya terjadi pada 2014 dan 2019. Dua kandidat yang bertarung disokong oleh para oligark yang bertindak sebagai pendukung dan dengan menjadi tim pemenangan.
Ketika salah satu kandidat memenangkan kontestasi pemilu, oligarki mengonsolidasikan diri dan mampu menjalankan kepentingannya dengan mulus. Kepentingan oligarki adalah pertahanan dan ekspansi kekayaan (Winters, 2011).
Berkaca dari dua gelaran pemilu tersebut, pemilu yang oligarkis akan menghasilkan buah pahit bagi demokrasi. Ia akan membawa pada maraknya pelanggaran hak asasi dan state capture, yaitu korupsi sistematis yang dilakukan oleh oligark dengan cara membajak institusi negara dan kebijakan publik (Dávid-Barrett, 2023).
Itu dapat dibuktikan dengan mengingat kembali sederet peristiwa yang terjadi sepanjang tahun 2014 hingga 2023. Indonesia mengalami kemunduran demokrasi yang dicirikan dengan maraknya pelanggaran terhadap hak sipil. Freedom House sejak 2015 hingga 2023 mengategorisasi Indonesia sebagai partly free. Kriminalisasi, serangan fisik dan digital terhadap warga dan jurnalis, hingga pembungkaman terhadap kebebasan akademik kerap terjadi.
Lebih lagi, pengesahan undang-undang (UU) yang didorong oleh kepentingan oligarki berkali-kali terjadi, yang membuktikan bahwa oligark berhasil melakukan state capture. Sepanjang tahun 2019-2022, pemerintah dan DPR meloloskan setumpuk UU bermasalah.
Undang-undang yang bermasalah tersebut antara lain revisi UU No 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi UU No 19/2019 (UU KPK), revisi UU No 4/2009 tentang Mineral dan Batubara menjadi UU No 3/2020 (UU Minerba), UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja, dan UU No 3/2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN). Seluruh produk hukum itu disahkan dengan pola yang serupa, yakni serba cepat dan menutup ruang partisipasi publik.
Muatan dalam produk hukum tersebut sarat akan kepentingan oligarki. Revisi UU KPK melemahkan taji KPK dalam penegakan hukum sehingga menguntungkan oligarki yang mendapat konsesi proyek-proyek negara agar tidak tersentuh apabila melakukan pelanggaran hukum.
Revisi UU Minerba memberikan keleluasaan bagi oligarki untuk mengeruk sumber daya alam. UU Cipta Kerja memberikan insentif bagi pengusaha dan kemudahan untuk berbisnis. UU IKN memberikan jalan bagi oligarki untuk mendapat proyek-proyek di sekitar Ibu Kota Nusantara.
Pengaruh oligarki
Perlu dicatat bahwa pelanggaran hak sipil yang marak terjadi selama sembilan tahun terakhir antara lain terjadi secara bersamaan dengan pengesahan produk-produk hukum tersebut. Contohnya, serangan fisik dan digital terhadap demonstran, akademisi, dan jurnalis pada saat penolakan besar-besaran terhadap pengesahan revisi UU KPK dan UU Cipta Kerja pada 2019 dan 2020.
Lima warga bahkan tewas saat berpartisipasi dalam protes pengesahan revisi UU KPK pada September 2019. Oleh karena itu, menyusutnya ruang sipil perlu dilihat sebagai ekses dari kepentingan oligarki untuk melanggengkan kepentingannya.
Pemilu 2024 tak berbeda dengan dua gelaran pemilu sebelumnya. Tiga kandidat yang tersedia tidak terlepas dari pengaruh oligarki, yang sama-sama dicirikan dengan menjadi pendukung ataupun tim pemenangan. Maka, dapat diperkirakan bahwa oligarki tetap memiliki taji dalam pemerintahan berikutnya.
Oligarki akan berupaya untuk melakukan pembajakan hukum, sumber daya alam, dan anggaran publik guna mempertahankan atau mengekspansi kekayaannya. Kerusakan lingkungan, pelanggaran hak asasi, hingga korupsi diprediksi tetap marak terjadi sebagai akibat dari kepentingan oligarki.
Mirisnya, upaya untuk menyediakan opsi non-oligarkis dalam pemilu terhalang oleh hukum yang berlaku. Kekuatan alternatif yang lepas dari pengaruh oligarki dibutuhkan untuk mengoreksi parpol yang gagal menyediakan opsi-non oligarkis. Namun, UU No 2/2011 tentang Partai Politik (UU Parpol) dan UU No 7/2023 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) menyulitkan pendirian parpol untuk kemudian menjadi peserta pemilu.
Parpol diharuskan memiliki kepengurusan di seluruh provinsi di Indonesia dengan 75 persen kepengurusan dari jumlah kabupaten/kota di provinsi tersebut dan 50 persen kepengurusan dari jumlah kecamatan di kabupaten/kota tersebut. Itu mengakibatkan pendirian parpol dan berkontestasi dalam pemilu membutuhkan sumber daya yang besar sehingga lagi-lagi membuka pintu bagi oligarki untuk memberikan pengaruhnya.
Syarat presidential threshold (PT) yang diatur dalam UU Pemilu turut menghalangi kemunculan kekuatan alternatif. Untuk mencalonkan kandidat dalam pemilihan presiden, parpol harus memiliki minimal 20 persen kursi DPR yang mengacu pada hasil pemilu lima tahun sebelumnya.
Jika pun terdapat parpol baru yang hendak menyediakan opsi non-oligarkis, parpol tersebut perlu mendapat perolehan suara yang tinggi dan menunggu lima tahun terlebih dahulu. Tak lupa bahwa selama lima tahun itu oligarki memiliki kesempatan untuk menghalangi parpol tersebut untuk berkontestasi dengan cara mengubah hukum yang berlaku.
Dengan opsi kandidat yang tersedia, Pemilu 2024 akan tetap menghasilkan buah yang pahit bagi demokrasi. Tak perlu menaruh harapan berlebih kepada para kandidat. Perlu ada strategi yang lebih tajam untuk menghentikan pemilu yang oligarkis.**
Penulis : Egi Primayogha, Anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW)
Terima Kunjungan Komisaris dan Direksi Pertamina, Patra Niaga Sumbagut Pastikan Keandalan Operasional AFT Minangkabau Sabtu, 21 November 2026 | 13:57:40 WIB |
Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Inisiasi Smart Harvest Frame untuk Kelompok Nelayan Pesisir di Medan Labuhan, Sabtu, 21 November 2026 | 09:16:26 WIB |
Pertamina Patra Niaga Sumbagut Terima Penghargaan atas Kontribusi PBBKB Hingga Rp421 Miliar untuk PAD Provinsi Kepri Sabtu, 21 November 2026 | 07:36:24 WIB |
Pertamina Patra Niaga Sumbagut Hadirkan PELITA (Pesisir Lestari), Perkuat Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Dumai Sabtu, 21 November 2026 | 07:30:36 WIB |
Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Tambah Pasokan Energi di Aceh Tengah, Jaga Ketersediaan Antisipasi Cuaca Buruk Sabtu, 21 November 2026 | 07:28:15 WIB |
Pwmerintah Cabut Izin Konsesi RAPP, 41.000 Orang Kehilangan Pekerjaan, 470.000 Lapangan Pekerjaan Hilang Jumat, 20 November 2026 | 14:48:19 WIB |
Pertamina Patra Niaga Sumbagut Hadirkan SPBU Nelayan Keenam di Riau, Dorong Ekonomi Masyarakat Pesisir Rokan Hilir Kamis, 19 November 2026 | 16:03:39 WIB |
Pertamina Patra Niaga Sumbagut Apresiasi Sinergi dengan Polda Aceh Ungkap Penyalahgunaan BBM Subsidi Rabu, 18 November 2026 | 10:30:42 WIB |
Pertamina Patra Niaga Sumbagut Dorong Sport Tourism dan Pemberdayaan UMKM melalui Pertamax Turbo Drag Fest 2026 Senin, 16 November 2026 | 06:09:49 WIB |
Patra Niaga Sumbagut Tanggap Darurat Bencana, Salurkan Bantuan Masyarakat Terdampak Bencana Banjir di Pidie Jaya Senin, 16 November 2026 | 04:36:44 WIB |
Selada Penggoda Dapur MBG, Cerita Kegigihan Jemari Sepuluh Perempuan Rejosari Senin, 5 Oktober 2026 | 05:00:00 WIB |
JMSI Riau Akan Gelar UKW 4-6 November 2026, Buruan Daftar Tempat Terbatas Senin, 28 September 2026 | 16:17:51 WIB |
DPW BKPRMI Riau Serukan Kader di Daerah Bersiap Sambut Road to Kabupaten/Kota dan Musda Selasa, 15 September 2026 | 09:33:28 WIB |
Jambore BKPRMI Riau 2026 Resmi Dibuka, Mengusung Visi Dari Masjid Menggerakkan Ekonomi Ummat Jumat, 11 September 2026 | 14:30:42 WIB |
Patra Niaga Sumbagut Hadirkan 13 UMKM Mitra Binaan Pertamina pada Pagelaran Pertamax Turbo Drag Fest 2026 di Padang Sabtu, 14 November 2026 | 15:43:37 WIB |
Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Gaungkan Semangat Hari Pahlawan Kamis, 12 November 2026 | 13:21:02 WIB |
Pertamina Patra Niaga Peringati Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional, Laksanakan Konservasi Ekosistem Laut di Pulau Sarang Selasa, 10 November 2026 | 17:10:41 WIB |
Danlanud Roesmin Nurjadin Pimpin Ziarah Rombongan Peringati Hari Pahlawan 2026 Selasa, 10 November 2026 | 17:00:39 WIB |
Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Perkuat Sinergi dengan Polda Sumbar, Selasa, 10 November 2026 | 03:51:24 WIB |
Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Perkuat Kolaborasi Strategis dengan Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol Sabtu, 7 November 2026 | 20:06:48 WIB |
Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Perkuat Sinergi dengan BIN Daerah Sumatera Barat Jumat, 6 November 2026 | 19:07:50 WIB |
Pertamina Patra Niaga "Cadiak Pandai Goes to School" Kukuhkan Satuan Tugas Lingkungan Sekolah, Jumat, 6 November 2026 | 11:04:26 WIB |
Mau Dibawa Kemana Pendidikan di Kota Pekanbaru? Jumat, 6 November 2026 | 09:15:58 WIB |
Komisaris Pertamina (Persero) Tinjau Keandalan Operasional dan Pelayanan BBM di Wilker Patra Niaga Sumbagut Selasa, 3 November 2026 | 17:28:44 WIB |
Jaring Aspirasi Warga RW 11, Hamdani Diminta Perjuangkan Pencegahan Banjir di Jalan Puyuh Mas Sabtu, 21 Februari 2026 | 15:38:43 WIB |
Remaja Bernegara NasDem 2026 Dibuka, Latih Jiwa Kepemimpinan Generasi Muda Sabtu, 14 Februari 2026 | 15:32:00 WIB |
Membludak! 389 Remaja Daftarkan Diri Ikut Remaja Bernegara Provinsi Riau, 6 Dari Luar Riau. Rabu, 11 Februari 2026 | 05:57:02 WIB |
Ahmad Doli Kurnia Figur Tepat Menjadi PLT Ketua DPD I Partai Golkar Riau Senin, 3 November 2025 | 13:31:11 WIB |
Terima Kunjungan Komisaris dan Direksi Pertamina, Patra Niaga Sumbagut Pastikan Keandalan Operasional AFT Minangkabau Sabtu, 21 November 2026 | 13:57:40 WIB |
Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Inisiasi Smart Harvest Frame untuk Kelompok Nelayan Pesisir di Medan Labuhan, Sabtu, 21 November 2026 | 09:16:26 WIB |
Pertamina Patra Niaga Sumbagut Terima Penghargaan atas Kontribusi PBBKB Hingga Rp421 Miliar untuk PAD Provinsi Kepri Sabtu, 21 November 2026 | 07:36:24 WIB |
Pertamina Patra Niaga Sumbagut Hadirkan PELITA (Pesisir Lestari), Perkuat Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Dumai Sabtu, 21 November 2026 | 07:30:36 WIB |
CERI Desak Kejagung Telusuri Joseph Oetomo dan Sukanto Tanoto Dalam Korupsi Toba Pulp Minggu, 18 Oktober 2026 | 09:52:06 WIB |
Harapan LIRA Kepada Kapolda Riau, Jangan Jadikan Hukum Sebagai Alat Mempermalukan Rakyat Riau Selasa, 6 Oktober 2026 | 11:23:50 WIB |
Marwas: Suruh Aja Orang Agrinas Tu Panggil CV Tiga Bintang Sinergi Jumat, 13 Maret 2026 | 15:20:25 WIB |
Ketika di Klarifikasi, Pimpinan BRI Yang Bersangkutan Justru Telah Dimutasi ke Wilayah Lain Selasa, 3 Maret 2026 | 13:57:09 WIB |
Danlanud Roesmin Nurjadin Pimpin Ziarah Rombongan Peringati Hari Pahlawan 2026 Selasa, 10 November 2026 | 17:00:39 WIB |
Danlanud Roesmin Nurjadin Pastikan Tidak Ada Titik Api di Riau Pagi Ini Senin, 2 November 2026 | 09:03:53 WIB |
Lanud Roesmin Nurjadin Gelar Latihan Penanganan Pasca Forced Down Jumat, 23 Oktober 2026 | 20:24:19 WIB |
Pastikan Riau Bebas Titik Api, Lanud Roesmin Nurjadin Intensifkan Patroli Udara Karhutla Kamis, 22 Oktober 2026 | 15:18:47 WIB |
Enam Unit F-35 Lightning II RAAF Perkuat Elang Ausindo 2025 di Lanud Roesmin Nurjadin Kamis, 21 Agustus 2025 | 10:45:44 WIB |
16.000 Warga Palestina Jadi Korban, WHO Tegaskan Kondisi di Gaza Semakin Memburuk Setiap Jamnya Rabu, 6 Desember 2023 | 10:26:13 WIB |
Tolak Hamas Berkuasa di Gaza, Wakil Presiden Amerika Kritisi Banyaknya Warga Palestina Yang Tewas Senin, 4 Desember 2023 | 09:44:39 WIB |
Israel dan Hamas Perpanjang Gencatan Senjata Kamis, 30 November 2023 | 13:41:36 WIB |
Semua Tim Adalah Pemenang Pada Kompetisi Champions Soccer League 2026 Rabu, 28 Oktober 2026 | 14:36:00 WIB |
Batalkan Musorprov, KONI Pusat Perpanjang Masa Jabatan Pengurus KONI Riau hingga September 2026 Selasa, 17 Maret 2026 | 14:04:01 WIB |
Tiga Anggota TPP Labrak Aturan dan Arahan KONI Pusat, Fahmi: Tindakan Mereka Ilegal!!! Kamis, 26 Februari 2026 | 14:05:07 WIB |
Kantongi Dukungan Tiga KONI, Rahmad Aidil Fitra - Ketua Umum HAPKIDO Riau Siap Pimpin KONI Riau Senin, 15 Desember 2025 | 08:50:20 WIB |

Memasuki masa kampanye Pemilu 2024, penting untuk mengingat bahwa pemilu kali ini lagi-lagi adalah pemilu yang oligarkis. Publik tidak disediakan opsi yang bebas dari pengaruh oligarki. Siapa pun yang memenangkan kontestasi, oligarki tetap akan memiliki pengaruh signifikan dalam demokrasi.
Pemilu yang oligarkis sebelumnya terjadi pada 2014 dan 2019. Dua kandidat yang bertarung disokong oleh para oligark yang bertindak sebagai pendukung dan dengan menjadi tim pemenangan.
Ketika salah satu kandidat memenangkan kontestasi pemilu, oligarki mengonsolidasikan diri dan mampu menjalankan kepentingannya dengan mulus. Kepentingan oligarki adalah pertahanan dan ekspansi kekayaan (Winters, 2011).
Berkaca dari dua gelaran pemilu tersebut, pemilu yang oligarkis akan menghasilkan buah pahit bagi demokrasi. Ia akan membawa pada maraknya pelanggaran hak asasi dan state capture, yaitu korupsi sistematis yang dilakukan oleh oligark dengan cara membajak institusi negara dan kebijakan publik (Dávid-Barrett, 2023).
Itu dapat dibuktikan dengan mengingat kembali sederet peristiwa yang terjadi sepanjang tahun 2014 hingga 2023. Indonesia mengalami kemunduran demokrasi yang dicirikan dengan maraknya pelanggaran terhadap hak sipil. Freedom House sejak 2015 hingga 2023 mengategorisasi Indonesia sebagai partly free. Kriminalisasi, serangan fisik dan digital terhadap warga dan jurnalis, hingga pembungkaman terhadap kebebasan akademik kerap terjadi.
Lebih lagi, pengesahan undang-undang (UU) yang didorong oleh kepentingan oligarki berkali-kali terjadi, yang membuktikan bahwa oligark berhasil melakukan state capture. Sepanjang tahun 2019-2022, pemerintah dan DPR meloloskan setumpuk UU bermasalah.
Undang-undang yang bermasalah tersebut antara lain revisi UU No 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi UU No 19/2019 (UU KPK), revisi UU No 4/2009 tentang Mineral dan Batubara menjadi UU No 3/2020 (UU Minerba), UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja, dan UU No 3/2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN). Seluruh produk hukum itu disahkan dengan pola yang serupa, yakni serba cepat dan menutup ruang partisipasi publik.
Muatan dalam produk hukum tersebut sarat akan kepentingan oligarki. Revisi UU KPK melemahkan taji KPK dalam penegakan hukum sehingga menguntungkan oligarki yang mendapat konsesi proyek-proyek negara agar tidak tersentuh apabila melakukan pelanggaran hukum.
Revisi UU Minerba memberikan keleluasaan bagi oligarki untuk mengeruk sumber daya alam. UU Cipta Kerja memberikan insentif bagi pengusaha dan kemudahan untuk berbisnis. UU IKN memberikan jalan bagi oligarki untuk mendapat proyek-proyek di sekitar Ibu Kota Nusantara.
Pengaruh oligarki
Perlu dicatat bahwa pelanggaran hak sipil yang marak terjadi selama sembilan tahun terakhir antara lain terjadi secara bersamaan dengan pengesahan produk-produk hukum tersebut. Contohnya, serangan fisik dan digital terhadap demonstran, akademisi, dan jurnalis pada saat penolakan besar-besaran terhadap pengesahan revisi UU KPK dan UU Cipta Kerja pada 2019 dan 2020.
Lima warga bahkan tewas saat berpartisipasi dalam protes pengesahan revisi UU KPK pada September 2019. Oleh karena itu, menyusutnya ruang sipil perlu dilihat sebagai ekses dari kepentingan oligarki untuk melanggengkan kepentingannya.
Pemilu 2024 tak berbeda dengan dua gelaran pemilu sebelumnya. Tiga kandidat yang tersedia tidak terlepas dari pengaruh oligarki, yang sama-sama dicirikan dengan menjadi pendukung ataupun tim pemenangan. Maka, dapat diperkirakan bahwa oligarki tetap memiliki taji dalam pemerintahan berikutnya.
Oligarki akan berupaya untuk melakukan pembajakan hukum, sumber daya alam, dan anggaran publik guna mempertahankan atau mengekspansi kekayaannya. Kerusakan lingkungan, pelanggaran hak asasi, hingga korupsi diprediksi tetap marak terjadi sebagai akibat dari kepentingan oligarki.
Mirisnya, upaya untuk menyediakan opsi non-oligarkis dalam pemilu terhalang oleh hukum yang berlaku. Kekuatan alternatif yang lepas dari pengaruh oligarki dibutuhkan untuk mengoreksi parpol yang gagal menyediakan opsi-non oligarkis. Namun, UU No 2/2011 tentang Partai Politik (UU Parpol) dan UU No 7/2023 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) menyulitkan pendirian parpol untuk kemudian menjadi peserta pemilu.
Parpol diharuskan memiliki kepengurusan di seluruh provinsi di Indonesia dengan 75 persen kepengurusan dari jumlah kabupaten/kota di provinsi tersebut dan 50 persen kepengurusan dari jumlah kecamatan di kabupaten/kota tersebut. Itu mengakibatkan pendirian parpol dan berkontestasi dalam pemilu membutuhkan sumber daya yang besar sehingga lagi-lagi membuka pintu bagi oligarki untuk memberikan pengaruhnya.
Syarat presidential threshold (PT) yang diatur dalam UU Pemilu turut menghalangi kemunculan kekuatan alternatif. Untuk mencalonkan kandidat dalam pemilihan presiden, parpol harus memiliki minimal 20 persen kursi DPR yang mengacu pada hasil pemilu lima tahun sebelumnya.
Jika pun terdapat parpol baru yang hendak menyediakan opsi non-oligarkis, parpol tersebut perlu mendapat perolehan suara yang tinggi dan menunggu lima tahun terlebih dahulu. Tak lupa bahwa selama lima tahun itu oligarki memiliki kesempatan untuk menghalangi parpol tersebut untuk berkontestasi dengan cara mengubah hukum yang berlaku.
Dengan opsi kandidat yang tersedia, Pemilu 2024 akan tetap menghasilkan buah yang pahit bagi demokrasi. Tak perlu menaruh harapan berlebih kepada para kandidat. Perlu ada strategi yang lebih tajam untuk menghentikan pemilu yang oligarkis.**
Penulis : Egi Primayogha, Anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW)
Kunjungan ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan evaluasi terhadap keandalan.
| Karmila Sari: Guru dan Dosen Harus Jadi Prioritas dalam RUU Sisdiknas | Karmila Sari Fokus Pendidikan Wilayah 3T, Bersama Bupati Rohil Usulkan Sekolah Garuda ke Pemerintah Pusat |