Jakarta, Supernews - Polri mengakui, banyak laporan aduan terkait Pemilu 2024 masuk ke Instansi Tribrata. Rata-rata laporan yang bersinggungan dengan Pemilu 2024 itu, bersifat dugaan fitnah.

Kabaharkam Polri Komjen Pol. Fadil Imran mengatakan, lembaganya tidak pandang bulu jika menerima laporan kejahatan terkait pemilu. Terutama, laporan kejaharan yang bersifat memecah belah bangsa.

"Kalau sifatnya fitnah, itu bisa melalui difasilitasi atau dimediasi. Kalau dia kejahatannya bersifat memecah belah dengan menggunakan identitas sosial, itu pidana murni, tidak bisa negosiasi," kata Fadil dalam keterangan persnya, di Jakarta, Jumat (8/12/2023).

Kemudian, Fadil menyinggung, perbedaan antara kebebasan berpendapat dan tindakan pidana. "Tapi kalau kebebasan menyampaikan pendapat saya kira, kita rasa freedom of speech dan pidana kelihatan, kok," ucap Fadil.

Sementara, Menkominfo Budi Arie Setiadi mengatakan, pemilih Pemilu 2024 yang cerdas harus mampu menjaga ruang digital tetap sehat. Ruang digital tersebut, jangan sampai dihiasi hate speech, berita bohong, hingga kampanye hitam.

"Sebagai upaya menyukseskan Pemilu 2024, KPU telah menetapkan narasi besar pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Guna mendukung narasi tersebut, Kominfo juga mendorong kampanye Pemilu damai 2024," kata Menkominfo dalam keterangan persnya, di Jakarta, Rabu (7/12/2023).

Menkominfo mengungkapkan, narasi Pemilu 2024 damai berfokus pada pesan menggunakan hak pemilih dan dipilih. Atas dasar itulah, diharapkannya pemilih dapat cerdas dan menjaga ruang digital agar tetap kondusif.

"Maka dari itu, saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia bersama-sama meningkatkan literasi digital. Dan, tidak begitu saja percaya akan suatu berita, apalagi ikut andil dalam menyebarkan hoaks," ucap Menkominfo.

Kemudian, Menkominfo menegaskan, persoalan disinformasi tentang kepemiluan perlu diwaspadai dan diantisipasi. Karena, berdasarkan data Kemenkominfo, 42 persen publik mempercayai terhadap disinformasi terkait pemilu.

"Tantangan ini bukan tanpa alasan, dengan data, 42 persen publik Indonesia percaya disinformasi seputar pemilu. Jadi, apabila tidak diantisipasi, kekacauan informasi dapat menghasilkan polarisasi dan berdampak pada kepercayaan terhadap demokrasi, institusi penyelenggara pemilu," ujar Menkominfo.**